Phuket, 23 April 2019 – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sembilan Menteri Ekonomi ASEAN kembali bertemu dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-25 yang berlangsung di Phuket, Thailand pada Selasa (23/4).

Pada sesi pleno, para Menteri membahas beberapa komitmen integrasi ekonomi ASEAN yang harus segera diimplementasikan pada tahun ini, termasuk prioritas khusus ASEAN di masa keketuaan Thailand tahun 2019 yang mengambil tema “Advancing Partnership for Sustainability”.

“Beberapa isu implementasi dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya yaitu upaya memperbaiki akses pasar sesama negara anggota ASEAN.

Para Menteri berharap bahwa dengan semakin berkurangnya hambatan perdagangan di antara negara anggota, maka perdagangan intra-ASEAN akan terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi ASEAN,” ujar Mendag.

Selama kepemimpinan Thailand tahun ini, terdapat 13 prioritas capaian ASEAN yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu orientasi masa depan, peningkatan konektivitas, dan keberlanjutan dalam semua dimensi.

Pada kesempatan ini, Mendag menyampaikan dukungannya untuk menyelesaikan ketigabelas prioritas tersebut pada tahun ini. Para Menteri juga membahas beberapa isu terkait revolusi industri 4.0 dan isu-isu baru perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang saat ini sedang dihadapi ASEAN dalam membangun kemitraan dengan negara-negara mitra.

Mendag menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, akan ada potensi gangguan pada sektor tenaga kerja ASEAN karena teknologi akan mengambil alih peran manusia di beberapa bidang.

ASEAN perlu mengembangkan angkatan kerja yang fleksibel yang dapat bergerak lintas sektor dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan kemajuan teknologi dan inovasi. Dalam pembahasan isu baru perjanjian perdagangan bebas (FTA), Indonesia menyampaikan pandangannya tentang sikap ASEAN yang harus mulai terbuka dalam mempertimbangkan isu-isu baru tersebut.

Menurut Mendag, ekonomi global semakin terintegrasi, baik lintas negara maupun lintas sektor. Sebagai konsekuensinya, setiap negara tidak dapat mengisolasi isu yang semakin mengemuka dalam ekonomi modern.

Selengkapnya: Kementerian Perdagangan RI