Sektor swasta di ASEAN harus turut menerapkan model bisnis inklusif, bukan sekedar bekerja sama dan berkolaborasi dengan dewan bisnis lainnya untuk bisa mewujudkan peningkatan signifikan hingga dua kali lipat perekonomian digital di kawasan.
“Penerapan model bisnis swasta itu perlu seiring fase baru digitalisasi dengan diluncurkannya Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN. Penerapan itu juga dapat mempercepat agenda ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023 Plenary Session yang mengangkat tema “Aligning ASEAN’s Private Sector Priorities to the Global Agenda”, Minggu (3/9/2023).
Sektor swasta kata Menko Airlangga, juga harus secara aktif memanfaatkan peluang pertumbuhan baru, salah satunya dengan memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena menurutnya, kerja sama ASEAN bukan hanya upaya sektor publik, namun juga yang menjadi kunci adalah upaya inklusif dan kolaboratif dari sektor swasta dalam berbagai agenda dan inisiatif ASEAN.
Proyek ASEAN juga tidak berdiri dalam ruang hampa, sebab dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik ASEAN maupun sektor swasta. “Itulah kenapa kita memerlukan suara sektor swasta yang lebih besar untuk menyoroti dan mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh geopolitik. Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan,” kata Menko Perekonomian Airlangga.
Terakhir, lanjut Airlangga sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian sektor swasta untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan itu.
Sumber: ASEAN Indonesia 2023
