Jakarta, Indonesia - “Kerja sama kemaritiman merupakan salah satu inti kerja sama ASEAN, karena 80% wilayah ASEAN bersifat maritim. Sumber daya maritim penting untuk keamanan pangan, sementara tantangan kemaritiman memerlukan penanganan secara kolaboratif”. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Dewi Savitri Wahab, saat membuka secara resmi Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) Workshop yang bertema “States’ Response Management on the Prevention and Preparedness Against Transboundary Marine Pollution” (29/8).
Sahli Menlu lebih lanjut menegaskan Indonesia meyakini pentingnya memerangi sampah di laut dan tumpahan minyak di laut, mengingat sifat polusi laut yang tidak mengenal batas-batas negara. “Kerja sama dan koordinasi regional yang lebih kuat untuk menangani sejumlah masalah yang menyangkut dampak aktivitas manusi terhadap lingkungan laut akan memastikan penanganan yang efektif, termasuk konservasi, penggunaan lingkungan laut yang berkelanjutan termasuk ekosistem sosial ekonominya,” tambah Dewi.
Menurut panelis dari Indonesia, Korea Selatan, RRT dan Amerika Serikat, peningkatan kemampuan negara dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat jika terjadi insiden tumpahan minyak, dapat dilakukan melalui penguatan sistem tanggap di tingkat nasional, pembentukan sistem peringatan dini, dan pemajuan riset dan pengembangan yang relevan.
Penguatan pengumpulan data dan berbagi informasi juga diperlukan untuk memastikan adanya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pengalaman di lapangan serta tindakan-tindakan yang tepat waktu dalam rangka kesiapsiagaan, cepat tanggap dan upaya-upaya pemulihan setelah terjadi insiden.
Salah satu isu yang mengemuka dalam workshop ini adalah tentang masalah pertanggungjawaban dan kompensasi. Tom van Horn dari National Pollution Funds Center Amerika Serikat menuturkan pentingnya penguatan kebijakan dan kapabilitas negara untuk menghadapi isu pertanggungjawaban termasuk bantuan hukum dan kompensasi keuangan bagi mereka yang terdampak insiden tumpahan minyak. Negara-negara yang sepaham perlu terus melakukan dialog dan diskusi untuk merumuskan solusi atas masalah pertanggungjawaban dan kompensasi yang diambil dari berbagai praktik dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Diskusi dan dialog ini pada gilirannya akan dapat mendorong pengembangan rezim internasional mengenai aturan dan prinsip tanggung jawab dan kewajiban negara menyangkut tumpahan minyak lintas batas yang berasal dari anjungan lepas pantai.
Selandia Baru dan Viet Nam menyampaikan berbagai upaya di tingkat nasional untuk mengurangi dan memerangi sampah plastik di laut. Pemberdayaan masyarakat melalui circular economy dengan jalan daur ulang kembali plastik agar bernilai tambah secara ekonomis, pendidikan lingkungan sejak usia dini dan penerapan regulasi mengenai penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali merupakan beberapa solusi praktis untuk memerangi sampah plastik di laut.
Tidak hanya pemerintah yang harus berperan, namun LSM pemuda juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memerangi sampah plastik di laut. Divers Clean Action yang beranggotakan generasi muda menuturkan contoh sukses kepedulian dan partisipasi pemuda dalam penyadaran dan pelibatan masyarakat setempat untuk mengurangi dan memerangi sampah plastik di Kepulauan Seribu.
Selengkapnya: Kementerian Luar Negeri
