Batam, 1 Desember 2021 - Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerja Sama Blue Economy ASEAN-Mitra Wicara" di Batam pada 30 November – 1 Desember 2021.
Kerja sama blue economy menjadi penting bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi mengingat potensi dari kerja sama ini yang mencapai 27 milyar USD bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan, seperti dilaporkan oleh World Bank pada tahun 2021. Tidak hanya potensi ekonomi, kerja sama di bidang blue economy juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta prinsip inklusivitas dalam penyediaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Indonesia perlu memetakan kepentingan nasional di ASEAN dalam konteks ekonomi biru, termasuk dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara," seperti yang disampaikan oleh Sidharto R. Suryodipuro, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, dalam sambutan pembuka yang disampaikan secara daring. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN menyampaikan tujuan FGD untuk stocktaking peluang dan tantangan Indonesia dalam kerja sama ekonomi biru, yang hasilnya juga akan menjadi bekal saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023 diharapkan Indonesia dapat fokus pada kepentingan yang ingin dicapai sehingga dapat memperoleh hasil yang jelas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Hj. Marlin Agustina, juga menyampaikan sambutan dan menyampaikan pentingnya peran wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, dalam memajukan kerja sama blue economy untuk pemajuan kesejahteraan masyarakat. “Potensi laut Kepulauan Riau sangat besar namun baru sebagian kecil yang mampu dimanfaatkan, kurang lebih hanya 1,8% perekonomian Kepri berasal dari sektor perikanan," ujar Wakil Gubernur Kepulauan Riau. “Kami berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk pulihkan ekonomi dan membangun Kepri untuk kesejahteraan seluruh masyarakat," sambungnya.
Selengkapnya Kementerian Luar Negeri RI
