Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin delegasi RI dalam rangkaian pertemuan Menteri Transportasi di ASEAN atau The 26th ASEAN Transport Ministers Meeting (26th ATM) and Associated Dialogue Partner Meetings yang diadakan secara virtual selama dua hari, mulai hari ini, Selasa (24/11) dan besok Rabu (25/11).
Pada hari ini yang merupakan hari pertama pelaksanaan diskusi, para delegasi dari negara mitra ASEAN yang dipimpin oleh delegasi Brunei Darussalam membahas sejumlah agenda diantaranya : Pertama, pembahasan keputusan serta tindak lanjut persyaratan dari KTT ASEAN. Kedua, penyampaian laporan serta diskusi rekomendasi dari hasil The 49th and 50th ASEAN Senior Transport Officials Meeting yang dilaksanakan pada 17 Juni dan 18 November 2020 lalu.
Ketiga, penyampaian hasil pertemuan The 12th Transit Transport Coordinating Board yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2020. Keempat, pembahasan persiapan Asean Transport Meeting yang akan diselenggarakan dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Jepang. Kelima, diskusi kebijakan tentang rencana pemulihan covid 19 dalam bidang transportasi di masing-masing negara mitra ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa dalam upaya kembali meningkatkan perekonomian dunia serta konektivitas global, Indonesia telah menetapkan Travel Corridors Arrangement (Pengaturan Koridor Perjalanan) yaitu pengaturan koridor perjalanan aman secara bilateral yang sifatnya sementara, untuk memfasilitasi kemudahan perjalanan baik untuk keperluan bisnis, ekonomi, atau diplomatik dari Indonesia ke beberapa negara lain dan juga sebaliknya.
“Kami menginformasikan bahwa Indonesia telah menetapkan pengaturan koridor perjalanan dengan beberapa negara di kawasan serta dengan sejumlah negara mitra ASEAN. Langkah ini merupakan salah satu dari sekian banyak langkah yang diambil Indonesia untuk mendukung pemulihan konektivitas global yang kami harap akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi dunia. Langkah ini tentu saja dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO dan pemerintah masing-masing negara,” tutur Menhub Budi.
Selengkapnya: Kementerian Perhubungan RI
