YOGYAKARTA – Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu bersama dengan Pusat Kajian ASEAN Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Center for Asian Legal Exchange (CALE), Universitas Nagoya menyelenggarakan kegiatan International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2019: Rethinking Law, Institution and Politics in Advancing Partnership for Sustainable ASEAN Community di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 13 – 14 Maret 2019.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan UGM, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. yang menyampaikan bahwa kegiatan ICONAS merupakan kegiatan tahunan yang telah terselenggara sejak tahun 2014. Setelah penyelengaraan terakhir pada tahun 2016, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri sehingga kegiatan ICONAS dapat terselenggara kembali pada tahun 2019.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Perutusan Jepang untuk ASEAN, H.E. Kazuo Sunaga menyampaikan sambutan kunci dalam kegiatan ini. Dalam sambutan kuncinya, Kazuo Sunaga menyampaikan berbagai capaian kerja sama dalam kerangka ASEAN – Jepang yang sudah terjalin selama 45 tahun. Kazuo Sunaga juga menekankan peran penting ASEAN sebagai mitra strategis Jepang, terutama untuk mewujudkan kebijakan Free and Open Indo – Pacific Strategy.
Mewakili Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Vedi Kurnia Buana dalam sambutan kuncinya menyampaikan bahwa politik, kelembagaan, dan hukum ASEAN harus dapat mengatasi berbagai tantangan yang tidak berkesudahan. Terkait hal ini, terdapat tiga isu yang kiranya dapat menjadi perhatian bagi para civitas academica seperti, (i) kepentingan untuk menjaga keberhasilan, sentralitas dan kesatuan ASEAN; (ii) menghapuskan kesenjangan antara komitmen di tingkat regional dengan implementasi di tingkat nasional; serta (iii) bagaimana memperkuat kesediaan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan diantara negara secara damai melalui mekanisme penyelesaian yang tepat.
Vedi Kurnia Buana juga menghimbau agar para akademisi dapat mengangkat isu berkenaan dengan dua mandat yang tercantum dalam Cetak Biru Kerja Sama Politik – Keamanan ASEAN 2025. Mandat yang dimaksud adalah pemajuan pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi mengenai sistem hukum di masing-masing negara anggota ASEAN dan instrumen hukum yang terkait dengan Masyarakat ASEAN, serta pelaksanaan studi banding bagi para perumus kebijakan mengenai proses perundangan peraturan dan hukum.
ICONAS 2019 menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi seperti: Prof. Obata Kaoru dari Graduate School of Law, Universitas Nagoya; Dr. Dafri Agussalim, Direktur Pusat Kajian ASEAN UGM; Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M dari Fakultas Hukum UGM; Prof. Shimada Yuzuru dari Graduate School of International Development, Universitas Nagoya; Dr. Poppy S. Winanti, Wakil Dekan FISIPOL UGM; dan Prof. Dr. Thomas Schmitz, pengajar dari German Academic Exchange Service (DAAD) di Fakultas Hukum, UGM.
Para narasumber mengulas isu dalam kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN yang terbagi menjadi dua panel diskusi. Panel diskusi pertama mengangkat tema “Law, Norms and Human Rights in ASEAN”, sedangkan panel diskusi kedua membahas tentang “Institutional and Political Economy of ASEAN: A Comparative Perspective”. Beberapa isu yang diangkat dalam pembahasan tersebut adalah, prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN, perlindungan dan pemajuan HAM di kawasan, perkembangan negosiasi dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta peningkatan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
ICONAS merupakan konferensi akademik tahunan yang selama ini dimanfaatkan sebagai forum diskusi antar pemangku kepentingan. ICONAS 2019 diikuti oleh sekitar 263 peserta dari berbagai bidang keilmuan. Pada kesempatan ini, terdapat 35 kajian isu yang dipaparkan secara paralel dalam tiga kluster diskusi, yaitu, kluster isu Masyarakat Politik – Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Hasil kajian dalam ICONAS 2019 akan disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan yang dipublikasikan dan didistribusikan kepada lembaga terkait di ASEAN. (Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN)
