Keamanan navigasi di Laut China Selatan merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama setiap negara dan pihak yang menggunakan salah satu jalur laut terpadat di dunia ini. Untuk itu, setiap pihak dan negara pengguna jalur Laut China Selatan perlu memastikan sistem komunikasi yang efektif terutama untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan, pengembangan konektivitas jalur laut, kerja sama penelitian dan pengembangan iptek kelautan serta standar kompetensi untuk sumber daya di sektor kemaritiman. Pandangan ini mengemuka dalam lokakarya (workshop) ASEAN-China on Safety of Navigation and Communication in the South China Sea yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares membuka kegiatan lokakarya ASEAN-RRT ini dan mengharapkan agar kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi negara-negara yang berada di seputar Laut China Selatan untuk bekerja sama guna menjamin keselamatan dan efisiensi terhadap semua aspek perkapalan di kawasan. “Lokakarya ini juga harus menghasilkan rekomendasi yang tajam, terencana, menekankan kebersamaan dan berkelanjutan untuk memperkuat keselamatan maritim di kawasan Laut China Selatan”, tambah Dirjen Jose Tavares. Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Sulawesi Utara juga menyampaikan harapan agar pertemuan semacam ini dapat menjadi pembuka jalan untuk kerja sama dalam berbagai isu teknis yang terkait dengan keselamatan navigasi dan komunikasi di Laut China Selatan.
Para pembicara dalam lokakarya ASEAN-RRT ini antara lain adalah Laksma Kresno Buntoro, Ph.D., Kepala Dinas Hukum TNI AL; Bebeb Djundjunan, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri; Profesor Bao Junzhong dan Profesor Yang Tingting dari Dalian Maritime University, RRT; Dr. Bekir Ustaoglu dari International Maritime Organization (IMO) serta beberapa pembicara dari Viet Nam dan Cambodia. Para narasumber menegaskan bahwa meskipun negara-negara di kawasan Laut China Selatan memiliki sejarah pergesekan dan konflik, namun kerja sama untuk menjamin kelancaran komunikasi alur laut di kawasan sangat dimungkinkan dalam berbagai pengaturan praktis. Pengaturan praktis ini antara lain dapat diwujudkan dalam berbagai kerja sama antar negara di kawasan seperti operasi pencarian dan penyelamatan di laut, kerja sama pencegahan insiden, penanganan kecelakaan, serta meningkatkan kemampuan seamanship (kepelayaran) bagi setiap pelaut dan memperlengkapi dengan sistem navigasi yang memadai, kerja sama peningkatan pencegahan polusi laut lintas negara, kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi maritim, dan pengembangan kapasitas antar para pemangku kepentingan dalam keselamatan navigasi dan pelatihan operasi penyelamatan serta penanganan kecelakaan di laut.
Lokakarya menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Senior Officials’ Meeting on the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC). Lokakarya yang berlangsung selama dua hari (30/11 – 1/12) di Manado ini, dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, akademisi dan praktisi dari negara-negara anggota ASEAN dan RRT.
Manado, 1 Desember 2018
Direktorat Kerja Sama Politik-Keamanan ASEAN
