Indonesia menyambut baik rencana pelaksanaan Mid Term Review (MTR) terhadap Cetak Biru ASEAN 2025. MTR ini dipandang sangat penting untuk melihat output, outcome maupun dampaknyatadari integrasi ekonomi menuju ASEAN Vision 2025.
“MTR diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Airlangga Hartarto dalam pertemuan ASEANEconomic Community (AEC)Council di Bangkok (31/10).
Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir tingkat penyelesaian prioritas tahunan AECBlueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60 persen, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91%. “Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodiktentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat Negara maupun ASEAN,” tutur Menko Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong dilakukannya kajian tentang development gapantar ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar Negara anggota ASEAN.
“Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya,” ujar Airlangga. Selain itu, Pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinyatersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif.
“Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral,” tutur Airlangga. Indonesia juga mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidangindustri dibawah AEC Council.
“Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut,” Airlangga menambahkan. Tak lupa, Menko Airlangga juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4%, di mana Indonesiatelah menyelesaikan 103 prioritas (61%).
“Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91.2% prioritas di tahun 2019,” tutur Menko Airlangga. Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai US$ 3 triliundan 649 juta penduduk.
Hal ini terbukti, pada tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai US$ 2,8 triliun dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23%. Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25% dari USD 33 juta menjadi USD 42 juta pada tahun 2018.
Selengkapnya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
