Liputan6.com, Jakarta - Utusan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat (30/4) bahwa dengan tidak adanya tanggapan kolektif internasional terhadap kudeta negara itu, kekerasan semakin memburuk dan jalannya negara berisiko terhenti, menurut para diplomat yang menghadiri pertemuan pribadi tersebut.
Christine Schraner Burgener memberi pengarahan kepada 15 anggota dewan dari Thailand, di mana dia telah bertemu dengan para pemimpin regional. Dia masih berharap untuk melakukan perjalanan ke Myanmar - di mana kudeta militer 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi - tetapi militer belum menyetujui kunjungan itu.
Protes pro demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri sejak kudeta.
"Administrasi umum negara berisiko terhenti karena gerakan pro demokrasi terus berlanjut meskipun militer terus menggunakan kekuatan mematikan, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan sebagai bagian dari penindasan militer," kata Schraner Burgener, menurut para diplomat.
