KBRN, Jakarta : Diplomasi luar negeri merupakan bagian penting dari proses politik luar negeri Indonesia, khususnya untuk berperan dalam menyikapi berbagai isu yang terjadi di dunia internasional. Indonesia dikenal sebagai negara netral yang tidak memiliki kepentingan khusus, ketika memberikan kontribusinya. 2020 pun tentunya menjadi tahun penting bagi Indonesia, untuk tetap berkontribusi di dunia internasional terlebih menjaga perdamaian dunia.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, diplomasi Indonesia dalam periode lima tahun ke depan difokuskan pada prioritas 4+1. “Yaitu, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara, plus satunya adalah penguatan infrastruktur diplomasi,” ujar Retno Marsudi ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Lebih lanjut Retno menambahkan, disaat yang bersamaan Indonesia akan terus berkontribusi untuk menjadi bagian penyelesaian tantangan yang dihadapi dunia, seperti terkait penyelesaian isu di negara bagian Rakhine, Myanmar, oleh ASEAN.
“Menurut Indonesia, beberapa prioritas yang harus menjadi perhatian ASEAN, antara lain berfungsi penuhnya Ad-Hoc Task Force di Sekretariat ASEAN, keberadaan ASEAN di Rakhine State untuk memperkuat reception, transit centre, dan memberikan rasa percaya bagi repatrian yang kembali ke Rakhine State, memperkuat diseminasi informasi, dengan melanjutkan dialog dengan wakil-wakil displaced persons di Cox’s Bazar. Dan, yang terpenting ASEAN dapat berperan dalam mendorong terjadinya repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat,” paparnya.
2020 akan menjadi tahun sibuk bagi Indonesia dalam menjalankan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan Dewan HAM PBB. Menurut Retno Marsudi, Indonesia akan terus mendorong kesatuan pandangan DK PBB dan selama menjadi anggota Dewan HAM Indonesia mengharapkan Dewan HAM dapat berfungsi sebagai mekanisme multilateral pemajuan kerja sama dalam mempromosikan perlindungan HAM.
“Indonesia akan menyelenggarakan Informal Gathering Security Reform untuk mendorong reformasi DK PBB. Selama menjadi anggota Dewan HAM, Indonesia mengharapkan Dewan HAM dapat berfungsi sebagai mekanisme multilateral pemajuan kerja sama dalam mempromosikan perlindungan HAM. Indonesia tidak menghendaki Dewan HAM PBB dijadikan alat politik. Konsultasi dengan pemangku kepentingan nasional di bidang hak asasi manusia akan diintensifkan,” terang Retno.
Penguatan diplomasi ekonomi pada 2020 oleh Indonesia, salah satunya akan diimplementasikan dengan kembali menyelenggarakan Indonesia and Latin America-Carrabean (INA-LAC) Business Forum kedua kalinya.
