KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta Myanmar.

Padahal menanggapi situasi Myanmar yang semakin mencekam, Fadli berpendapat, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.

“Komunitas internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas,” tukas Fadli, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan.

Selengkapnya Kompas.com