Pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara makin
mengkhawatirkan. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil internasional
mengemukakan bahwa ruang sipil di seluruh negara di Asia Tenggara, atau yang tergabung
dalam the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), berada pada rentang terhalang,
ter-represi, dan tertutup. Salah satu trend yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi pembela HAM menggunakan pasal-pasal karet

Ketika terdapat kesamaan pola penyerangan terhadap masyarakat sipil di negara-negara ASEAN, dengan demikian solidaritas di tingkat kawasan harus menjadi makin kuat untuk
membentuk kesadaran kolektif yang mampu membentuk perlawanan terhadap bentuk-bentuk kriminalisasi tersebut. ASEAN Civil Society Conference / ASEAN Peoples’ Forum (ACSC/APF) merupakan konferensi tahunan masyarakat sipil di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk membangun solidaritas dan membentuk aksi bersama dalam mempengaruhi perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Dalam rangka memperkenalkan ACSC/APF 2023, national organising committee Indonesia – yang diwakili oleh KontraS, Human Rights Working Group, Kalyanamitra, dan Arus Pelangi, akan mengadakan media briefing untuk berdiskusi dengan media terkait dengan konferensi tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud mengundang rekan-rekan jurnalis untuk hadir pada Konferensi.

Selengkapnya: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia