TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan rasio wirausaha nasional yang populasinya saat ini sebesar 3,47 persen dari jumlah penduduk, bisa bertumbuh menjadi 3,64 persen pada tahun 2021. Salah satu konsentrasi UKM, umumnya berada di destinasi superprioritas.
Populasi kelompok wirausaha di tanah air tersebut, ujar Teten, dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wirausahawan, yang ada di negara maju yang kini rata rata mencapai 14 persen.
Jumlah wirausahawan Indonesia, ujar Teten, masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah wirausahawan yang ada di Malaysia yang mencapai 4,74 persen, dari jumlah penduduknya, Thailand 4,26 persen, dan Singapura yang mencapai 8,76 persen.
“Masa kita kalah terus dengan negara-negara tetangga, dengan bonus demografi usia produktif kita harusnya menjadi pemenang di ASEAN untuk wirausaha itu,” kata Teten saat menghadiri forum bertajuk Kolaborasi untuk #KoperasiKeren dan #UMKMNaikKelas di Sleman, Yogyakarta Senin 24 Februari 2020.
Teten menuturkan untuk mendongkrak populasi wirausaha itu, salah satunya dengan membidik pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurut Teten, mereka harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan intens untuk membuatnya segera naik kelas.
Selain itu, untuk menumbuhkan populasi wirausahawan itu, ujar Teten dengan menggenjot program pelatihan di kawasan strategis. Seperti daerah yang menjadi kawasan wisata superprioritas. Misalnya Borobudur yang dikeliling sejumlah kabupaten mulai Sleman, Magelang, dan Purworejo.
Menurutnya, di kawasan prioritas itu, populasi wirausaha bisa meningkat secara signifikan. Teten menambahkan dalam strategi nasional (Stranas) tentang Pengembangan UMKM pemerintah sudah berpedoman pada tiga pilar. Pertama pada peningkatan kapasitas usaha, kedua mendorong lembaga keuangan ramah UMKM serta ketiga meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM.
Dari tiga pilar itu pemerintah baru menjalankan startegi perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor.
