Liputan6.com, Brussels - Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa (UE) ke-22 di Brussels, 21 Januari 2019, Indonesia kembali memperjuangkan isu kelapa sawit dan menolak kebijakan diskriminatif terhadap sawit di Benua Biru.

Wakil Menteri A.M. Fachir yang memimpin Delegasi RI menyampaikan fakta-fakta mengenai kontribusi sawit bagi perekonomian serta sumbangannya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sawit adalah komoditas strategis bagi Indonesia khususnya bagi petani kecil. Sekitar 20 juta masyarakat ASEAN bergantung kehidupannya pada industri sawit dan lebih dari 5 juta petani kecil di Indonesia, Thailand, dan Filipina menyandarkan kehidupannya dari kelapa sawit," kata Wamenlu Fachir, sebagaimana dikutip dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dimuat Liputan6.com pada Selasa (22/1/2019).

Dalam konteks global, kelapa sawit memiliki peran kunci dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sawit telah berkontribusi dalam pencapaian 12 dari 17 tujuan yang tecakup dalam SDGs dari pengentasan kemiskinan hingga pengurangan kemiskinan, dari penghapusan kelaparan hingga pencapaian energi bersih dan terjangkau.

"Menolak sawit sama artinya menolak SDGs yang merupakan suatu kesepakatan global," tegas Wamenlu Fachir.