Kudeta militer yang terjadi di Myanmar Februari 2021 lalu menyebabkan negara itu mengalami krisis atau konflik berkepanjangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Seperti dikabarkan sejumlah media, bentrokan kerap terjadi antara aparat junta militer dengan kelompok pro demokrasi di Myanmar.  

Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar Marzuki Darusman mengingatkan ASEAN harus mendorong terwujudnya perdamaian di Myanmar. Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta April 2021 lalu, disepakati ada 5 poin konsensus untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar.

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delgasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Menurut Marzuki, satu-satunya cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan krisis di Myanmar yakni melalui dialog. Tapi sebelum dialog itu digelar para pihak harus diakui keberadaan baik junta militer dan Pemerintah Persatuan Myanmar (National Unity Government/NUG).

Selengkapnya Hukum Online