REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang terdiri atas mantan anggota parlemen mengapresiasi dukungan dari Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN). Tetapi perdana menteri lembaga itu mengatakan ia prihatin dengan 'fakta tidak benar yang disajikan militer'.

Pernyataan yang dirilis Rabu (28/4) ini menjadi pernyataan pertama setelah pertemuan kepala negara ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4) lalu. Dalam pernyataan itu Perdana Menteri Persatuan Nasional Mahn Winn Khaing Thann juga meminta pemerintah junta militer membebaskan tahanan politik tanpa syarat untuk dialog konstruktif.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari lalu. Mereka menahan pemimpin pemerintah sipil Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya.

Selengkapnya Republika