TEMPO.CO, Jakarta - Junta Myanmar pada Rabu kemarin tetap menolak akses utusan khusus ASEAN untuk bertemu mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, menolak tekanan internasional untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati pada bulan April.
Wakil Senior Jenderal Soe Win, komandan kedua junta Myanmar yang merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari, mengatakan mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum dalam negeri.
"Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan di luar hukum yang ada seperti ini," katanya dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah, dikutip dari Reuters, 4 November 2021.
Pernyataannya datang setelah KTT ASEAN minggu lalu yang tidak dihadiri Myanmar, sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing karena tidak menghormati kesepakatan damai.
