Jakarta, CNBC Indonesia - Sengketa wilayah Laut China Selatan kembali berlanjut. Kali ini negeri Presiden Rodrigo Duterte, Filipina, mengecam keras klaim China pada 80% atau 2.000 km area sebagai kawasan LCS dengan konsep "Sembilan Garis Imaginer". Pada Minggu (12/7/2020), dalam peringatan empat tahun kemenangan Filipina atas China terkait wilayah LCS, Manila mengumumkan kembali pernyataannya pada China. Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa kalim China di LCS tidak memiliki dasar hukum.
"(Arbitrase) ini tidak dapat dinegosiasikan," kata Sekretaris Urusan Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jnr, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari South China Morning Post. "Pengadilan secara resmi memutuskan bahwa klaim China atas hak bersejarah atas sumber daya di laut... tidak memiliki dasar hukum."
Ia pun mengingatkan bahwa pengadilan arbitrase memutuskan bahwa tindakan tertentu dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina melanggar hak kedaulatan negara. Dan, tegasnya, dengan demikian hal yang dilakukan China melanggar hukum. Reklamasi skala besar dan pembangunan pulau buatan yang dilakukan China di periran ini juga dikatakannya menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup fatal. China sebelumnya memang membuat pulau khusus untuk pangkalan militernya.
