(Tangerang Selatan - 13/12/2018)
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember, Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR), Dinna Wisnu, menyelenggarakan dialog publik untuk merefleksikan bentuk tantangan di tahun berikutnya yang patut diantisipasi oleh berbagai pihak. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
“Apa yang harus diantisipasi bangsa Indonesia ketika bicara HAM?”. Pertanyaan tersebut disampaikan Dinna Wisnu yang kemudian menjadi pemantik diskusi dalam dialog publik ini. Hak kelompok penyandang disabilitas, kerukunan antarkelompok, perlindungan pekerja migran dan perdagangan manusia, serta hak atas pendidikan merupakan isu penting yang dibahas dalam dialog ini, disamping banyaknya isu-isu HAM terkait lainnya.
Menurut Tolhas, narasumber dari A General Election Network for Disability Access (AGENDA) dalam konteks ASEAN, disabilitas seharusnya mencakup ke semua pilar ASEAN. Selama ini disabilitas hanya di pilar sosial budaya saja, melainkan juga mencakup pilar politik kemanan dimana terdapat hak-hak penyandang disabilitas dan juga pilar ekonomi dimana kaum penyandang disabilitas juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Tolhas mengusulkan mengusulkan agar ada komisi khusus terkait kaum disabilitas walau tidak semua negara tidak setuju akan pembentukan komisi khusus terkait kaum penyandang disabilitas.
Dalam isu pekerja buruh, Wahyu Susilo dari Migrant Worker menerangkan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi arus populisme kanan yang anti-migran, xenophobia dan islamophobia. “Indonesia harus mendorong ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers dan mengimplementasikan ASEAN Convention Against Trafficking in Person agar dapat terciptanya ASEAN yang ramah akan buruh migran” tegasnya.
Pendidikan pun tak luput menjadi sorotan dalam pembahasan pada kegiatan dialog publik ini. Disebutkan oleh Badrus Soleh, akademisi UIN Syarif Hidayatullah “pada level ASEAN, Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa dimana Indonesia menduduki 60% mahasiswa di ASEAN. Total nya sekitar 7.753.633. Sekitar 70% persen Perguruan Tinggi di ASEAN pun di miliki Indonesia” akan tetapi Badrus justru menyoroti adanya ketidakmerataan persebaran minat pendidikan di Indonesia dimana beberapa daerah nyatanya masih jauh tertinggal.
Dinna Wisnu selaku wakil Indonesia untuk AICHR sekaligus penggagas kegiatan dialog ini menekankan bahwa HAM adalah isu kolektif. HAM adalah kerja bersama, HAM pasti melekat pada sesuatu, tidak mungkin berdiri sendiri. HAM selalu tercermin pada kebijakan, program, perspektif dan kerjasama aktor. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “AICHR is it blessing or a curse?” pada nyatanya, AICHR memiliki kekuatan untuk mengumpulkan lintas pemangku kepentingan, AICHR memiliki peluang dan dapat menjadi media sharing dan diskusi.
Dengan adanya dialog ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta informasi terkait mahasiswa dan masyarakat umum terkait penegakan HAM. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk membantu menyebarkan isu-isu HAM Nasional ke tingkat regional pun dibutuhkan untuk meningkatkan pengimplementasian nilai-nilai HAM dalam masyarakat.
(Sumber: Ditjen Kerja Sama ASEAN)
