Jakarta (ANTARA) - Tanggal 18 Maret 2021, dari Istana Bogor Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang keras yang menegaskan sikap Indonesia tentang situasi Myanmar. Presiden mendesak junta militer agar segera menghentikan kekerasan dan menggelar dialog untuk memulihkan stabilitas, perdamaian, dan demokrasi, dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.

Dalam pernyataannya, di samping menyampaikan duka cita kepada korban dan keluarga korban kekerasan militer, Presiden Jokowi juga menyatakan akan berbicara dengan Sultan Brunei selaku Ketua ASEAN agar segera melaksanakan KTT ASEAN dengan agenda khusus membahas krisis Myanmar.

Kudeta yang dipimpin Panglima Tertinggi Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada 1 Februari 2021, satu hari sebelum rencana pelantikan parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020, telah membubarkan pemerintah konstitusional. Dalam kudeta itu, militer menahan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, ribuan pimpinan partai berkuasa NLD yang menang 83% pada Pemilu November 2020, serta tokoh masyarakat dan para aktivis.
 

Selengkapnya Antara News